Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) tak menanti lama untuk bergerak seusai mengambil keputusan Bupati Kudus, M. Tamzil jadi terduga.
Tempo hari (28/7) , club KPK merazia beberapa area di Kudus. Ini hari (29/7) pengecekan saksi-saksi juga diawali.
”Nanti Senin (ini hari, Red) mulai panggilan (saksi, Red) , ” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan terhadap Jawa Pos tempo hari. Ia tak mengurai saksi-saksi yg akan diminta info.
Tapi, yg pastinya, Basaria menyebutkan, pengecekan saksi diperuntukan untuk memahami info serta bukti-bukti yg dicapai KPK. Utamanya yg berhubungan dengan masalah suap pengisian jabatan di Pemkab Kudus.
”Nanti kami lihat (kemajuan, Red) , ” tuturnya.
KPK memperjelas udah menyimpan sejumlah info masalah pengisian jabatan di Pemkab Kudus. Mulai jabatan yg diisi sampai beberapa nama petinggi yg turut dalam seleksi. Spesial jabatan eselon II, KPK mengaku miliki data terkait tanda-tanda saluran setoran untuk Tamzil.
”Informasi itu (masalah pengisian jabatan, Red) telah ada. Namun, kan penyidik masih memahami dahulu. Info awal malahan ada pada kami, ” papar pensiunan perwira Polri itu.
Seperti dikabarkan, Sabtu (27/7) KPK mengambil keputusan Tamzil jadi terduga penerima suap. Staf utamanya, Agus Soeranto alias Agus Kroto, dijaring clausal yg sama. Terduga pemberi suap Rp 250 juta untuk Tamzil ialah Plt Sekretaris Dinas Penerimaan, Pengurusan Keuangan serta Asset Wilayah (DPPKAD) Akhmad Sofyan.
Di Kudus, sembilan tempat di kompleks Pendapa Kabupaten Kudus jadi target pencarian club KPK tempo hari. Saat kurang lebih tujuh jam, 14 anggota KPK cari penambahan bukti masalah suap pengisian jabatan di Pemkab Kudus.
Simak Juga : arti regulasi
Tempat itu mencakup area staf spesial bupati ; area tubuh kepegawaian, pendidikan, serta kursus (BKPP) ; area dinas penerimaan, pengurusan keuangan serta asset wilayah (DPPKAD) ; dan area kerja Sekda.
Setelah itu, area Kabag organisasi, rumah dinas Sekda yg digunakan jadi rumah dinas staf spesial bupati, area kerja bupati, rumah dinas bupati, dan kantor dinas kependudukan serta pendataan sipil (disdukcapil) .
Club KPK masuk ke kompleks Pendapa Kabupaten Kudus dengan memakai tiga mobil Kijang Innova hitam. Semasing bernopol H 8536 QQ, H 9058 QP, serta H 8913 CQ. Seluruhnya anggota club kenakan rompi krem bertulisan KPK serta tutup muka dengan masker.
Jam 09. 54 club KPK yg dibarengi Kasatreskrim Polres Kudus serta beberapa team kepolisian bergegas ke arah area staf spesial bupati. Pengecekan terjadi saat 1, 5 jam. Wakil Bupati Kudus Muhammad Hartopo serta Asisten III Sisi Administrasi Mas’ut ikut jadi saksi dalam pengecekan di tempat itu.
Dari area staf spesial bupati, kurang lebih jam 11. 30, club meneruskan pengecekan di area BKPP serta DPPKAD. Pencarian cuma terjadi 45 menit. Tapi, kecuali anggota kepolisian, wakil bupati, serta asisten III, sebagian orang disuruh masuk. Salah satunya, Kabid kepegawaian, Kabag tata pemerintahan, serta beberapa pegawai pemkab lain. Di antara dari mereka tampak bawa berkas yg bersampul map hijau.
Area kerja Sekda Kudus jadi jujukan seterusnya jam 12. 17. Lalu, club berubah ke area Kabag organisasi serta kantor disdukcapil pada jam 13. 22. Keluar dari kantor disdukcapil, club kembali pada area staf spesial bupati.
Club KPK keluar dari area staf spesial bupati kurang lebih jam 17. 00. Kecuali bawa dua koper, mereka amankan beberapa berkas yg dimasukkan dalam kardus air mineral biru.
Artikel Terkait : arti konsolidasi
KPK Operasi Senyap Bupati Kudus, Segini Banyaknya Kekayaannya
Urutan OTT KPK pada Bupati Kudus
Awal kalinya, club sudah sempat memeriksa mobil Nissan Terrano berpelat nomer H 9009 HC di parkiran belakang kantor setda Kudus. Dikira, pelunasan mobil itu dibayar dengan uang suap. ”Mobil Terrano, saya kurang tahu. Barusan sudah sempat ditanyakan. Jika saya diberikan pertanyaan, ya saya jawab, dari dahulu Pak Tamzil bawa pula mobil itu, ” papar Wakil Bupati Kudus M. Hartopo.
Dalam sekumpulan pencarian itu, KPK amankan beberapa dokumen. ”Ada yg diambil di tiap tempat. Saya tak dapat katakan lewat cara detail, ” ujarnya.
Tempo hari KPK buka segel sejumlah tempat. Dengan demikian, pekerjaan di lingkungan pendapa dapat berjalan seperti biasa ini hari. ”Aktivitas terus terus berjalan seperti biasa. Keliatannya masih ada staf yg butuh dicheck lantaran proses ini masih berbuntut, ” tambah Hartopo.
Kecuali di pendapa, club KPK periksa kantor dinas pekerjaan umum serta perumahan rakyat (DPUPR) , dinas kebudayaan serta pariwisata (disbudpar) , dan rumah Kabag organisasi yang istri terduga Akhmad Sofyan.
Calon Kepala Wilayah Bekas Koruptor
Direktur Eksekutif Komite Pengamatan Realisasi Otonomi Wilayah (KPPOD) Robert Endy Jaweng mengatakan, untuk waktu pendek, ada sedikit yg dapat dikerjakan manfaat menahan korupsi kepala wilayah. Satu diantaranya, menahan beberapa bekas koruptor mencalonkan diri jadi kepala wilayah. Lantaran, UU 10/2016 memperbolehkan bekas koruptor, dalam makna yg diancam pidana lebih dari lima tahun, untuk mencalonkan diri.
Mengerikan! Satu orang Pria Makan Kucing Hidup-hidup
MaHTaN Akan Gelar Luwu Raya Hapus Tato
Memperingati Hari Bakti TNI-AU dengan Begitu Simple
Ia memperjelas, ada tiga gate untuk menahan bekas koruptor jadi calon kepala wilayah. ”Yakni, partai, clausal, serta pasar, ” ujarnya.
Partai semenjak awal harus punyai loyalitas tidak untuk memberikan restu bekas koruptor untuk jadi calon kepala wilayah. Setelah itu, clausal dalam makna aturan. Berlangsung penurunan disaat UU 10/2016 memperbolehkan bekas terpidana yg diancam lima tahun penjara untuk nyalon. Seandainya, dikabarkan jika ia eks terpidana. Meski sebenarnya, dalam UU 8/2015, mereka tak bisa mencalonkan diri.
Paling akhir ialah pasar alias penduduk pemilih. ”Mestinya rakyat jadi hakim paling akhir tidak untuk pilih mereka (calon bekas koruptor, Red) , ” tegasnya. Dalam masalah Tamzil, pada pemilihan kepala daerah 2018, ia dapatkan suara paling banyak.
No comments:
Post a Comment