Thursday, September 26, 2019

BKPM Integrasikan Dua Sistem Ini

Tubuh Penyelarasan Penanaman Modal ( BKPM) mengintegrasikan pelayanan metode Online Single Submission (OSS) dengan Metode Kabar Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) punya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) . Integrasi ini memiliki tujuan buat membuat jadi lebih mudah proses Izin Tinggal Hanya terbatas (Itas) untuk pemeran upaya yg awalnya perlu saran dari BKPM. " Integrasi ini penting, sebab arah intinya yakni buat memberi keringanan untuk beberapa pemeran upaya memperoleh izin tinggal hanya terbatas, " kata Deputi Sektor Layanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana dalam temu wartawan di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (2/9/2019) . Baca pula : OSS Upgrade Dikeluarkan Minggu Depan, Apa Perbedaannya? Husen menjelaskan, saran Itas dalam metode ini dikasihkan atau diprioritaskan untuk beberapa pemegang saham, direktur atau komisaris yg berada di Indonesia. Tidak hanya memberi keringanan, pula dibebaskan dari ongkos administrasi. " Lewat saran itu, karena itu pemegang saham dapat dibebaskan dari DPKK (Dana Peningkatan Keterampilan serta Keahlian) , " tuturnya. Ia katakan, karena ada pelayanan kolaborasi BKPM serta Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM dapat memercepat proses izin tinggal untuk investor yg awalnya perlu sepuluh hari buat mengurusnya. " Ini adalah perangsang dari pemerintah Indonesia, sebab mereka pemegang saham, kerja di Indonesia, hingga dikasihkan perangsang itu supaya tidak digunakan ongkos barusan (DPKK) ,  " katanya. Awalnya, BKPM serta Kemenkum HAM bekerja bersama-sama menguatkan integrasi metode perizinan berupaya dengan metode kabar manajemen keimigrasian dalam rencana penambahan penanaman modal. Nota kesepakatan itu mencakup lima ruangan area kerja sama ialah integrasi metode pemberian pelayanan perjanjian visa serta ubah status ; dan integrasi metode pengecekan rekaman paspor berkebangsaan pada Metode Kabar Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) .Pembangunan bagian perikanan tangkap jadi satu diantara konsentrasi yang tengah dilakukan oleh Pemerintah. Usaha yang tengah dilaksanakan itu, salah satunya dengan melaksanakan perbaikan data perikanan tangkap yang sampai kini masih hanya terbatas. Perbaikan data jadi konsentrasi, sebab Pemerintah pingin mengedukasi banyak nelayan serta pemilik kapal terkait kegiatan mereka tangkap ikan di atas laut.

Ulasan terkait perbaikan data pada perikanan tangap itu jadi konsentrasi Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu paling akhir. Terhitung, ulasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) pada pertengahan Agustus 2019 lalu di Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zulficar Mochtar memaparkan, ulasan terkait usaha perbaikan data perikanan tangkap selalu dilaksanakan, sebab waktu ini KKP tengah mengkaji koreksi untuk Aturan Menteri Kelautan serta Perikanan No. 48/2014 terkait Logbook Penangkapan Ikan.

“Data ini sebagai hal yang sangatlah mendasar, ” katanya, dua minggu lalu di Jakarta.

Kapasitas ikan yang melimpah di Indonesia, sudahkah dipakai lewat cara benar? Poto : Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia


Untuk percepat proses ulasan, KKP menggandeng banyak faksi, diantaranya merupakan USAID Sustainable Ecosystem Advanced (USAID SEA) . Kerja sama itu, diinginkan akan percepat proses ulasan langkah untuk melakukan perbaikan data pada perikanan tangkap.

Buat Zulficar, satu diantara usaha untuk melakukan perbaikan itu, yakni dengan mengaplikasikan skema pendataan data perikanan tangkap yang baru lewat penerapan pada telephone pandai atau e-logbook. Skema teranyar itu, pun dipercayai bisa jadi pemecahan buat Indonesia dalam melakukan pengurusan perikanan berkepanjangan.

Data perikanan tangkap ini penting harus diakui seluruh pihak berkaitan perikanan tangkap, kata Zulfikar, sebab jadi bahan perumusan ketetapan pengurusan perikanan oleh Negara.

“ (Untuk) tingkatkan nilai kepatuhan Indonesia dalam perikanan regional, ” tuturnya mengatakan nama organisasi pengurusan perikanan regional atau regional fisheries management organizations (RFMO) yang miliki dampak kuat di bidang perikanan tangkap.

Simak Juga : sistem informasi manajemen adalah



Tuntutan Pasar

Sebab itu, Zulficar mengaku jika usaha perbaikan yang saat ini tengah dilaksanakan jadi momen emas buat Indonesia untuk melakukan pembenahan data perikanan tangkap. Lebih dorongan pasar internasional pun kian kuat untuk ketertelusuran data (traceability) serta sertifikasi hasil tangkapan ikan (catch certificate) .

Di samping tuntutan dari pasar internasional, ruangan untuk melaksanakan perbaikan data pada perikanan tangkap pun kian terbuka lebar, sebab waktu ini suport technologi info (TI) udah kian maju cepat. Hadirnya TI berikan serta dalam buka ruangan perbaikan data supaya dapat dipertemukan serta digabungkan.

Pemanfaatan penerapan pengumpulan data hasil tangkapan, menurut Zulficar, jadi teknik efisien ketimbang dengan pendataan logbook di atas lembaran kertas yang sampai kini tetap tersisa banyak permasalahan.

Permasalahan itu salah satunya merupakan keluh kesah nelayan yang mengakui kesukaran untuk menulis di atas kapal penangkapan ikan, banyak kertas logbook yang tidak dimasukkan ke skema sampai berlangsung bias, area penangkapan yang kurang tepat, terhitung berikan andil buat kehancuran lingkungan gara-gara pemanfaatan kertas.

lihat juga : Traceability Fisheries : Makan di Jimbaran, Ikannya Mungkin dari Perairan NTT




Kegiatan pada tempat pelelangan ikan Beba Galesong Utara, Takalar, Sulawesi Selatan. Diperhitungkan 20 beberapa ribu nelayan yang profesinya jadi nelayan di selama pesisir Takalar serta jual ikannya di TPI ini. Poto Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia


Sesaat, pemanfaatan e-logbook sendiri, pertama dikeluarkan serta disosialiasikan pada Oktober 2018 lalu di celah gelaran Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali. Pemanfaatan penerapan itu, jadi pemberi tanda jika Indonesia terus menggenggam komitmennya untuk turut bangun bagian perikanan tangkap lewat cara internasional.

“Tentu saja ini sebagai perkembangan serta perolehan yang cepat. Akan tetapi perolehan ini perlu selalu diakselerasi. Ditambah lagi, tahun 2020 obyek kapal yang gunakan e-logbook sejumlah 20 ribu unit, ” jelas Zulfikar.

Namun, sebelum 2020 datang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP targetkan pemanfaatan e-logbook dapat diaplikasikan oleh sekurang-kurangnya 10 ribu unit kapal ikan. Dari banyaknya itu, sampai saat ini baru ada 6. 000 unit kapal ikan yang menyebar di 53 pelabuhan perikanan pusat serta wilayah yang didapati udah aktifkan e-logbook pada kapalnya semasing.

Menurut Zulficar, masalah data pada perikanan tangkap harus terus dikawal lewat cara bersama dengan, sebab tempatnya yang strategis buat banyak faksi. Sebab itu, semua stakeholder harus bekerja bersama-sama sama-sama isi sela yang ada,  seperti bagaimana menunjang nelayan untuk tingkatkan kapabilitas pengetahuan, ketrampilan, sikap, serta tabiat.

“Nilai kepatuhan Indonesia di satu diantara organisasi perikanan regional yaitu IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) bertambah subtansial adalah 77. Nilai ini sama juga dengan nilai yang didapat Uni Eropa. Pasti ini tidak terlepas dari usaha perbaikan data yang dilaksanakan, terhitung terobosan aplikasi e-logbook ini, ” katanya.

menarik dibaca : Ini Contoh Sukses Perikanan Berkepanjangan dari Nelayan Rasio Kecil



Keramaian yang tampil pada tempat pelelangan ikan. Poto : Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia


Andil Strategis
Artikel Terkait : perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

Tidak hanya menggandeng USAID SEA, KKP pun menggandeng Tubuh Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam melakukan perbaikan data untuk perikanan tangkap. Menurut National Proyek Officer Program Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the lndonesian Seas (ISLME) FAO Muh Lukman, Indonesia satu diantara negara di dunia yang miliki andil serta tempat strategis dalam perikanan dunia.

“Peran besar itu, harus dapat dukungan dengan tersedianya data perikanan yang sama lebih baiknya. Indonesia butuh memperoleh suport dalam perbaikan data perikanan, ” katanya dalam info sah yang diterima Mongabay Indonesia.

Oleh itu, lewat pekerjaan Implementation of Capture Fisheries Logbook for Coastal and Small Scale Fisheries, FAO mengharap dapat berperan pada penambahan mutu data perikanan tangkap di semuanya Indonesia. Karena itu, gagasan pengurusan perikakan kelanjutannnya dapat diatur berdasar pada data, info, serta kajian yang tepat.

“Data yang tepat bisa jadi pijakan dalam pengurusan perikanan rasio kecil di Indonesia yang selama ini udah alami banyak perbaikan, ” katanya.

Dan Pelaksana Pekerjaan (Plt) Direktur Pengurusan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abdul Raup menyebutkan, perbaikan skema logbook udah dilaksanakan mulai sejak 2018 serta sekaligus juga jadi bagian awal aplikasi skema e-logbook. Pembaharuan itu harus dilaksanakan, sebab Pemerintah pingin jangkauan aplikasi logbook dapat lebih jauh kembali sampai kapal ikan memiliki ukuran dibawah 30 gros ton (GT) .

“Selama ini kita konsentrasi ke kapal perikanan dengan izin pusat. Tetapi dengan skema e-logbook, kami mengharap bisa mencapai nelayan kecil yang sampai kini datanya hampir tidak terdaftar. DJPT pada tahun ini targetkan 10. 000 kapal akan mengaplikasikan skema logbook, ” tuturnya.


Di lain bagian, buat Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, apa yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan perbaikan mutu data produksi perikanan tangkap, jadi sisi dari usaha melakukan perbaikan keadaan dunia perikanan keseluruhannya. Hal tersebut, sebab DFW Indonesia menyangka sampai kini bagian itu masih diwarnai dengan laporan hasil tangkapan ikan dengan nilai dibawah kenyataannya.

“Kami menyangka, pekerjaan perikanan di Indonesia pun diwarnai dengan under-reported, dimana pemeran usaha memberitahukan hasil tangkapan dibawah nilai yang kenyataannya diamankan, ” jelas periset DFW Indonesia Muh Nazaruddin.

Namun, walaupun e-logbook akan membantu nelayan kecil serta nakhoda kapal untuk menuliskan hasil tangkapan, akan tetapi itu pun memang jadi halangan yang susah. Mengingat, Pemerintah Indonesia dilawan untuk dapat memberikan keringanan itu terhadap semua nelayan serta pemeran usaha serta mengaplikasikan peraturan yang ada tiada merasakan didesak.

Di mata Nazaruddin, walaupun tampil simpel, akan tetapi memerlukan strategis komunikasi serta pemasyarakatan atas peraturan skema logbook dan keterangan terhadap pemeran usaha terkait kegunaan manajemen yang akan diperoleh bila mereka memberitahukan data yang tepat lewat skema logbook manual atau e-logbook.

No comments:

Post a Comment