Tanah Papua kembali berjobak. Menurut Beritagar. id (Selasa, 04 Desember 2018) , terjadi peristiwa penembakan pekerja pada project pembangunan jembatan di ruang Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018) .
Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) lantas pada akhirnya putuskan untuk hentikan sesaat pelaksanaan pembangunan enam jembatan pada project Trans Papua Unit 5 ruas Wamena-Mamugu, Papua.
Beberapa beberapa berita media menyampaikan kabar sekitar 31 pekerja Istaka Karya jadi korban penembakan oleh golongan kriminil bersenjata (KKB) . Namun, kabar berita lain mengatakan korban penembakan sejumlah 21 serta/atau 24 pekerja.
Simak Juga : pengertian teks eksplanasi
Ekonomi keruk
Sebetulnya, permasalahan Papua berwujud sistematik. Ada penindasan berkebangsaan juga sekaligus eksploitasi kapital. Kritik Papua pada status politiknya juga sekaligus yaitu tuntutan pada seorang Indonesia pada histori politiknya sendiri.
Perselisihan politik Papua benar-benar erat berkelindan dengan kekayaan mineral yang dikandung tanah itu. Kontrol pada Papua yaitu ladang usaha mewabah yang ada di muka mata kita saat ini.
Sarjana Daniyln Rutherford dalam buku terbarunya, Living in the Stone Age Reflections on the Origins of a Colonial Fantasy (2018) , meneroka jika pada 1935 the Nederlandsche Nieuw-Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai mengekspolasi sisi barat Papua (Vogel Kop –Bird’s Head, alias Kepala Burung) seluas sepuluh juta hektare.
Lantas ditemukannya mineral ore di Ertsberg pada 1936 jadi awal dari bencana kemanusiaan di Papua kontemporer.
Butuh diingat jika Papua tidak langsung jadi sisi Indonesia waktu kemerdekaan de factopada 1945 –seperti perihal beberapa orang di pulau cenderawasih itu tidak jadi sisi proses dari pembangunan nasionalisme Indonesia pada 1928.
Belanda menjaga Papua dengan hebat dalam perundingan Meja Bulat (1949) , serta mengawali sepuluh tahun proses Papuanisasi tahun 1957, serta bentuk kali pertamanya bendera bintang kejora berkibar pada 1 Desember 1961.
Ersberg yang sudah sempat tidak terurus saat dua puluh tahun mulai jadi perhatian kembali seusai di ketemukan pula cadangan emas di lebih kurang laut Arafura. Serta Freeport McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat ikut ambil peluang dengan cara langsung bekerja bersama dengan Suharto, untuk menyelidik Ersberg.
Dalam keadaan demikian, New York Agreement 15 Agustus 1962 dilahirkan serta UNTEA menyerahkan administrasi Papua (waktu itu West New Guinea) pada Indonesia.
Hasilnya “integrasi” Papua ke Indonesia, dibawah todongan senjata, lewat apa yang dipandang seperti jajak saran rakyat (Pepera) tahun 1969, cuma disertai lebih kurang 1. 024 orang Papua dewasa dari 815. 000 masyarakat Papua dewasa saat itu. Walau sebenarnya dua tahun sebelum Pepera, malahan UU PMA No. 1 1967 sudah lahir serta PT. Freeport memperoleh karunia kontrak eksplorasi penuh di Ersberg Papua.
Dalam kerangka politik Indonesia, moment ini bisa berlangsung seusai rezim Orde Baru-nya Suharto sukses jadi juara dari tragedi pembantaian tidak lebih dari satu juta manusia partisan Presiden Soekarno serta Partai Komunis Indonesia (PKI) .
Bagaimana mungkin satu kontrak eksplorasi sumber daya alam diberi tanda tangan pada lokasi yang belum jadi sisi Indonesia lewat cara hukum?
Dalam semua usaha ekonomi keruk ini dia, mulai sejak potensinya diketemukan pada 1936 di area lokasi yang saat ini jadi Papua, rakyat Papua asli sudah mulai sejak awal dibiarkan serta dipecundangi. Korporasi-korporasi Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, serta Inggrislah sebagai pemain-pemainnya, sesaat saat yang sama, daerah-daerah lain Indonesia pula jadi permainan ekonomi keruk sekian banyak negara itu juga.
Artikel Terkait : contoh teks eksplanasi singkat
Bedil pembungkam
Aktivis Zely Ariane menganggit dalam artikelnya, “Tak Ada Demokrasi di Papua” (2014 : 21-41) , Pepera yaitu tonggak dimulainya penghancuran ekonomi serta sosial-budaya warga asli Papua. Tidak lebih dari 100. 000 manusia Papua asli wafat dibunuh dalam pelbagai operasi pembabatan pergerakan Papua Merdeka di banyak lokasi Papua mulai sejak Orde Baru berkuasa dengan tangan besi.
Pada operasi militer paling besar yang sempat dijalankan yaitu Operasi Sadar (1965-1967) , Operasi Brathayuda (1967-1969) , Operasi Wibawa (1969) , Operasi Jayawijaya (1977) , Operasi Sapu Bersih I serta II (1982) , Operasi Galang I serta II (1982) , Operasi Tumpas (1983-1984) , Operasi Sapu Bersih (1985) , Wilayah Operasi Militer (1989-1998) , serta penetapan kunjungan internasional mulai sejak 2003.
Dalam latar seperti tersebut ekplorasi ekonomi keruk serta perampasan tanah orang asli Papua menghebat. Pemodal-pemodal dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) , serta Indonesia sendiri beradu mempercekakkan kontrol sumber alam Papua.
Walhasil, berdasarkan Forest Watch Indonesia, dari 79, 62% tutupan rimba Papua pada 2000-2009, 38, 72% sudah alami deforestasi –terbesar dari semua lokasi.
Garsberg punya PT. FI yaitu tambang emas paling besar di dunia. Berdasarkan per 2010, keuntungan yang didapatkan PT. FI sebesar Rp4. 000 triliun. Paling akhir, ekploitasi tambang ini sedang dalam perundingan untuk diperpanjang sampai 2041.
Apa mempunyai arti eksplanasi histori merencam ini?
Berwicara ihwal Freeport, bahkan perihal semua investasi raksasa ekonomi keruk Papua dalam roadmap MP3EI, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang histori, lanskap sosial-budaya serta ekologi, dan efek kemanusiaan yang berlangsung sampai jaman kiwari.
Oleh maka itu, bahasan berkenaan ekonomi ekstraktif ini tidak bisa dibiarkan jadi cuman hitung serta bagi-keuntungan buat perkembangan ekonomi semata. Bernas jika histori masuknya Freeport yakni jejak perampasan, pendudukan, serta kontrol pada tanah serta alam beberapa orang Amungme serta Komoro, membinasakan ekonomi serta mata pelacakan warga asli.
Beberapa orang Amungme serta Komoro terus tergusur serta dipinggirkan lewat cara ekonomi, politik, sosial, serta budaya oleh invasi kapitalis yang menjanjikan perkembangan ekonomi di kota-kota yang dicetak oleh pertambangan serta infrastrukturnya, terhitung perpindahan besar masyarakat dari Pulau Jawa ke Papua oleh pemerintah Orde Baru.
Titimangsa 1990-an, di lebih kurang ruang itu populasinya tumpah ruah makin lebih dari 60. 000 manusia, membuat Timika jadi “zona ekonomi” yang tumbuh paling cepat di semua Nusantara. Satu prosen royalti untuk warga asli Papua yang dikasihkan oleh PT. FI senyatanya sebatas “kembang gula” yang gak jelas juntrungnya, serta pada praktiknya malahan untuk menceraiberaikan masyarakat Papua sendiri.
Arkian, modernisasi, negoisasi, serta kompromis di antara pemerintah Indonesia serta nasionalis Papua adalah salah satunya kunci penyelesaian pergesekan Papua. Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus dengan saksama terus mendalami dinamika yang berada pada Papua, serta harus terus merajut komunikasi yang bermanfaat dalam pembangunan Papua yang lebih simbai.
Jadi bangsa beradab di mata internasional, sepantasnya Indonesia memakai pendekatan dialogis tinimbang kemampuan senjata di tanah Papua.
No comments:
Post a Comment