Beginilah Khofifah Sebut Rata-Rata Perjalanan Dinas Kepala Daerah Jatim

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan rata-rata kepala wilayah serta petinggi Jawa timur yang kerjakan perjalanan dinas luar negeri gunakan dana APBD. Hal semacam itu dikatakan Khofifah waktu menjawab pertanyaan wartawan perihal terdapatnya klaim ke mass media berkaitan kepala wilayah yang seringkali dinas luar negeri tetapi tidak gunakan APBD.

" Ada suratnya. Tiap surat ada pembicaraannya. Bila izin ke luar negeri rata-rata detil, agendanya apa, ongkos dari lokasi mana. Rata-rata gunakan APBD. Suratnya ada dokumennya ada, " kata Khofifah, Jumat (22/11/2019) .

Khofifah memperjelas tiap kepala wilayah di Jawa Timur yang akan kerjakan perjalanan dinas luar negeri karenanya harus ajukan izin ke gubernur lewat surat sah. Surat itu dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri.
Simak juga : surat perjalanan dinas

Selama ini disebut Khofifah yang kerapkali ajukan izin ke luar negeri dari Pemkot Surabaya.

Menurut Khofifah perjalanan ke luar negeri tak ada kelirunya kalau jelas agendanya, ada kemanfaatannya untuk orang, ada transpransi, serta kejujuran publik utamanya dalam pemanfaatan APBD.

" Bila peraturan belumlah ada batasan untuk kepala wilayah optimal dinas luar negeri berapakah kali. Namun bila saya dahulu (waktu memegang Menteri Sosial) , Pak Jokowi memang menyebutkan perihal spesifik kita diperintah untuk stay di negeri, " tutur Khofifah.

Waktu dia memegang jadi Menteri Sosial, Khofifah mengatakan seringkali mendapat undangan ke luar negeri.

Serta dalam undangan itu ada agunan seluruhnya ongkos di tanggung oleh faksi pengundang.

" Kebetulan saya tidak pernah gunakan itu. Serta, waktu itu sempat ada satu orang Emir mengundang beberapa menteri sosial serta menteri penerangan. Namun sebab ada tragedi alam, Pak Jokowi minta kami tidak untuk pergi, " narasi Khofifah.

Sepanjang tiga tahun memegang jadi Menteri Sosial, Khofifah mengatakan cuma sekali dinas luar negeri serta dengan gunakan APBN.

Menyikapi terdapatnya klaim kepala wilayah yang mengatakan tidak sudah pernah gunakan APBD untuk dinas ke luar negeri, Khofifah menjelaskan kalau surat yang masuk ke dianya sendiri semua menyebutkan kalau izin perjalanan dinas yang diserahkan gunakan APBD.

" Ya tidak apa-apa (klaim) . Namun suratnya ada. Bila memang dibiayai oleh pengundang, saya takut double anggaran sebab ada suratnya (yang sebutkan pemanfaatan APBD) . Jadi bila diundang lalu ada ongkos dari pengundang itu perihal biasa. Namun surat yang masuk rata-rata ya gunakan APBD, " tegas Khofifah.
Artikel Terkait : contoh proposal skripsi

Berkaitan perizinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tengah ajukan izin perjalanan dinas luar negeri ke Turki awal bulan Desember 2019 akan datang, disebut Khofifah kalau dalam surat yang masuk ada penyerahan izin yang infonya ada pemanfaatan APBD.

" Jadi bila benar dibiayai dari pengundang, lalu izin ada pemanfaatan APBD, bermakna double anggaran. Atau bila tidak demikian, surat yang masuk ke saya salah tulis. Sebab ini kan surat akan hingga sampai ke Kementerian Dalam Negeri, karenanya bisa dicek suratnya. Saya takut salah tulis. Namun bila tak salah tulis, dibiayai APBD serta dari pengundang bisa juga karenanya double anggaran, " tegasnya.